JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperketat pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah transparansi fasilitas akomodasi yang ditawarkan kepada jemaah.
PPIU diminta mencantumkan nama hotel secara jelas dalam paket perjalanan umrah. Biro perjalanan tidak diperbolehkan hanya menuliskan keterangan seperti “hotel bintang tiga setaraf” atau “setara bintang lima” tanpa menyebutkan nama akomodasi yang akan digunakan.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan jemaah mendapatkan informasi yang jelas mengenai layanan yang mereka beli sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Nama Hotel Makkah dan Madinah Harus Jelas
Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Akhmad Fauzin, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan jemaah memperoleh pembinaan, pelayanan, serta perlindungan selama menjalankan ibadah umrah.
Menurutnya, kewajiban tersebut tidak hanya berlaku ketika jemaah berada di Arab Saudi, tetapi juga mencakup proses keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.
Salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan travel umrah adalah memberikan informasi akomodasi secara spesifik.
Fauzin menegaskan bahwa PPIU harus menyebutkan hotel yang digunakan, baik di Makkah maupun Madinah. Informasi mengenai jumlah bintang hotel saja dinilai belum cukup apabila tidak disertai nama akomodasinya.
“Bintang tiga itu harus disebutkan hotelnya, tidak boleh setara atau setaraf bintang tiga,” ujar Fauzin di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Dengan ketentuan tersebut, calon jemaah dapat mengetahui sejak awal hotel yang menjadi bagian dari paket perjalanan mereka.
Bukan Hanya Hotel, Tiket dan Layanan Juga Harus Jelas
Transparansi layanan umrah tidak berhenti pada informasi hotel. PPIU juga diminta memastikan sejumlah kebutuhan jemaah lainnya, termasuk tiket penerbangan, konsumsi, dan transportasi selama berada di Arab Saudi.
Untuk tiket pesawat, Kemenhaj menekankan agar dokumen perjalanan yang diberikan kepada jemaah benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Artinya, calon jemaah perlu memperoleh informasi penerbangan yang valid, bukan sekadar dokumen atau reservasi yang belum memberikan kepastian keberangkatan.
Kejelasan fasilitas sejak awal penting untuk menghindari perbedaan antara apa yang ditawarkan ketika pendaftaran dengan layanan yang diterima jemaah di Tanah Suci.
Kemenhaj Tingkatkan Pengawasan Travel Umrah
Pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah juga dilakukan di tengah kondisi kawasan Timur Tengah yang masih menjadi perhatian pemerintah.
Kemenhaj melakukan pemantauan terhadap perjalanan jemaah melalui Kantor Urusan Haji di Jeddah maupun di Indonesia.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Bandara Soekarno-Hatta, khususnya area keberangkatan jemaah umrah yang memiliki aktivitas cukup tinggi.
Tim Kemenhaj turut melakukan pemantauan di Terminal 2F untuk melihat proses keberangkatan sekaligus melakukan pembinaan terhadap PPIU.
Menurut Fauzin, pengawasan tersebut dilakukan agar travel benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku.
Pemerintah ingin memastikan jemaah mendapatkan tiga hal utama, yakni pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sejak proses keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
Masyarakat Bisa Melaporkan Masalah Penyelenggaraan Umrah
Kemenhaj juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan persoalan dalam penyelenggaraan perjalanan haji maupun umrah.
Hotline pengaduan tersebut dapat dimanfaatkan jemaah untuk menyampaikan keluhan atau melaporkan permasalahan terkait layanan perjalanan ibadah.
Keberadaan saluran pengaduan diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap jemaah sekaligus membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan umrah.
Calon Jemaah Perlu Teliti Sebelum Memilih Travel
Dengan adanya penekanan mengenai transparansi hotel dan fasilitas, calon jemaah umrah sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga paket umrah.
Sebelum melakukan pendaftaran, jemaah dapat memastikan sejumlah informasi penting, seperti:
- Nama hotel di Makkah dan Madinah.
- Kategori atau jumlah bintang hotel.
- Jadwal dan maskapai penerbangan.
- Fasilitas konsumsi.
- Transportasi selama di Arab Saudi.
- Legalitas travel atau PPIU.
- Jadwal keberangkatan dan kepulangan.
- Ketentuan layanan yang tercantum dalam paket.
Semakin jelas informasi yang diberikan sejak awal, semakin mudah jemaah memastikan bahwa layanan yang diterima sesuai dengan paket yang telah dipilih.
Pada akhirnya, transparansi bukan hanya menjadi kewajiban penyelenggara perjalanan umrah, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat agar dapat memilih travel umrah yang aman, jelas, dan sesuai regulasi.
